jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar, Abdul Rahman Farisi, memperingatkan pemerintah agar tidak lengah terhadap manuver sejumlah SPBU swasta yang membatalkan pembelian base fuel dari Pertamina.
Dia menyebut langkah tersebut sebagai bentuk strategi non-market yang berpotensi menekan kebijakan energi nasional.
“Ini bukan sekadar soal bisnis. Strategi non-pasar sering kali digunakan untuk kepentingan ekspansi pasar bahkan bisa bermuatan politik,” ungkap Abdul Rahman dalam keterangan resmi, Kamis (2/10).
Mantan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu menilai, bila tidak dikendalikan, SPBU swasta dan asing dapat memanfaatkan posisi untuk memengaruhi arah kebijakan energi Indonesia.
Menurutnya, bila pangsa pasar menembus 30 persen, potensi tekanannya terhadap kebijakan harga dan distribusi energi akan sangat besar.
"Pemerintah, harus menjaga agar kendali atas sektor strategis ini tetap berada di tangan negara," bebernya.
Abdul Rahman juga menyoroti bahwa pencampuran etanol terhadap bahan bakar merupakan praktik yang sudah lazim di berbagai negara.
Dia menyebut bahwa Brasil telah menerapkan E27 bahkan E100 untuk kendaraan fleksibel, India menetapkan E20 sebagai standar nasional, dan Amerika serta Eropa menggunakan campuran dari E10 hingga E85. Sementara itu, Indonesia masih di kisaran E2 hingga E5.
