jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) RI Mugiyanto memastikan razia terhadap bendera dan mural Jolly Roger dari anime One Piece tidak akan terjadi lagi.
Hal itu menyusul arahan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan pengibaran bendera tersebut merupakan bagian dari kebebasan berekspresi.
“Saya pikir itu tidak terjadi lagi ketika kemarin sudah tegas arahan dari pemerintah dan dari Bapak Presiden. Selama itu tidak melanggar hukum, dipersilakan,” kata Mugiyanto di sela Workshop Analisa dan Penelaahan Produk Hukum Daerah (PHD) dari Perspektif HAM di Surabaya, Selasa (12/8).
Mugiyanto menegaskan, masyarakat bebas mengibarkan bendera apapun, termasuk bendera One Piece, Persebaya, maupun partai politik, selama tidak menggantikan Merah Putih sebagai simbol negara.
“Masyarakat boleh mengibarkan bendera apapun yang tidak melanggar hukum. Bendera One Piece, bendera Persebaya, bendera partai politik, monggo silakan, tetapi itu tidak mengganti bendera Merah Putih yang sakral, simbol negara Republik Indonesia,” tuturnya.
Dia menambahkan pemerintah menghormati kebebasan berekspresi masyarakat, terutama anak muda yang kritis dan berani menyuarakan pendapat.
“Sudah ada arahan dari Bapak Presiden bahwa itu adalah bagian dari freedom of expression. Jadi, silakan tidak apa-apa, yang menjadi persoalan kemarin itu ketika bendera One Piece atau apapun menggantikan Merah Putih, itu yang tidak bisa,” ucapnya.
Sebelumnya, di Surabaya terjadi penurunan bendera dan penghapusan mural One Piece di 10 titik. Langkah itu dilakukan Pemkot Surabaya dalam beberapa hari terakhir.
