jpnn.com - Ketua Dewan Nasional SETARA Institute Hendardi menyebut pernyataan Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon yang menyangkal pemerkosaan massal pada 1998 bertentangan dengan kebijakan negara.
Misalnya, kata Hendardi, pernyataan Presiden RI BJ Habibie, hasil penyelidikan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang dipimpin Marzuki Darusman, temuan investigasi Komnas HAM dan Perempuan, serta berbagai studi ilmiah.
"Bertentangan dengan pernyataan resmi negara sebelumnya melalui Presiden kedua RI BJ Habibie, penyelidikan TGPF Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 yang dipimpin Marzuki Darusman," kata dia kepada awak media seperti dikutip Selasa (17/6).
Hendardi menyebut Fadli Zon pun harus menarik berbagai ucapan yang menyangkal pemerkosaan massal dan pelanggaran HAM masa lalu.
"Segera meminta maaf kepada publik, khususnya para korban dan keluarga mereka," ujarnya.
Dia juga menilai pernyataan Fadli yang menyangkal pemerkosaan massal pada 1998 tidak berempati ke korban.
"Selain tidak punya empati terhadap korban, Fadli, yang lahir dan tumbuh serta dikenal luas sejak lama sebagai pendukung dan pembela Orde Baru, juga berhalusinasi, mengarang bebas," katanya.
Diketahui, pernyataan Fadli yang menyangkal pemerkosaan massal pada 1998 terungkap setelah pemerintahan era Prabowo Subianto melalui Kementerian Kebudayaan untuk menulis ulang sejarah.
