jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menyatakan publik masih memiliki tingkat kepercayaan yang cukup tinggi terhadap pemerintahan Prabowo dalam mengusut kasus-kasus besar korupsi.
Hal itu terungkap dari survei nasional Indikator Politik Indonesia yang dilakukan pada 17–20 Mei 2025.
Burhanuddin membeberkan dalam kasus dugaan korupsi di BUMN sebanyak 52,8 persen responden menyatakan percaya Kejaksaan Agung mampu mengungkap tuntas kasus tersebut. Persentase ini meningkat menjadi 55,3 persen di kalangan responden yang mengetahui kasus tersebut.
"Lebih dari separuh warga percaya bahwa Kejaksaan Agung mampu mengungkap tuntas kasus korupsi besar,” ungkap Burhanuddin dikutip, Kamis (29/5).
Kemudian, dalam kasus dugaan suap mantan pejabat Mahkamah Agung, Zarof Ricar, yang melibatkan uang tunai hampir Rp 1 triliun dan emas 51 kg, 42,7 persen responden menyatakan percaya Kejaksaan Agung mampu mengungkap tuntas kasus tersebut, dengan 39,5 persen kurang atau tidak percaya.
Kasus lainnya yaitu penangkapan Kepala Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait dugaan suap sebesar Rp60 miliar dalam perkara ekspor minyak mentah kelapa sawit. Sebanyak 47 persen responden menyatakan percaya Kejagung mampu menyelesaikan kasus ini, sementara 36,4 persen menyatakan kurang atau tidak percaya.
Untuk kasus yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), seperti dugaan korupsi pemberian kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) senilai Rp890 miliar, 46,1 persen responden percaya KPK mampu mengungkap kasus ini. Di kalangan yang mengetahui kasusnya, angkanya naik menjadi 54,3 persen.
Survei juga mencatat persepsi publik atas kondisi pemberantasan korupsi nasional saat ini.
.jpeg)
