jpnn.com - Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Anwar Hafid menegaskan pentingnya dukungan fiskal yang adil bagi daerah untuk mengawal pelaksanaan Program Astacita Presiden Prabowo Subianto, agar pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan optimal.
"Kami semua sudah sepakat bahwa kami satu garis, tegak lurus dengan Astacita Bapak Presiden. Jadi, kalau visi para kepala daerah ini bisa dijalankan, tentu juga itu akan otomatis menjalankan visi-visi Bapak Presiden," kata Anwar setelah bertemu Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Anwar Hafid bersama sejumlah gubernur lainnya menyampaikan aspirasi pemerintah daerah kepada Menkeu Purbaya terkait pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun 2026.
Dia menyampaikan sejumlah persoalan daerah dalam penyusunan APBD 2026, khususnya dampak efisiensi alokasi dana bagi hasil dan dana alokasi umum bagi daerah.
Anwar menjelaskan hampir seluruh daerah mengalami pemangkasan anggaran, termasuk Sulteng yang kini menghadapi keterbatasan fiskal cukup besar akibat berkurangnya transfer pusat yang berdampak pada beban keuangan daerah.
Anwar menuturkan penambahan jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) juga membebani APBD, sementara kepala daerah baru harus menunaikan janji pembangunan kepada masyarakat yang membutuhkan dukungan fiskal memadai.
Menurut dia, alokasi anggaran yang cukup akan menentukan keberhasilan program daerah yang selaras dengan visi besar Astacita Presiden, terutama dalam bidang pendidikan gratis dan pelayanan kesehatan masyarakat.
Dia mencontohkan, sejumlah inisiatif seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan Sekolah Rakyat membutuhkan pembiayaan besar, sehingga pemerintah daerah memerlukan ruang fiskal yang lebih fleksibel untuk merealisasikannya.
