jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pergantian menteri dalam sebuah kabinet kerap menjadi sorotan publik karena memang menyangkut arah kebijakan negara. Reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada 8 September 2025 menjadi momen penting, terutama dengan digantinya Menteri Keuangan Sri Mulyani oleh Purbaya Yudhi Sadewa.
Perubahan ini terjadi di tengah gejolak ekonomi nasional, mulai dari minimnya lapangan pekerjaan, polemik gaji buruh, hingga demonstrasi masyarakat mengenai tunjangan para pejabat negara yang terasa ironis.
Keputusan ini tentu mengundang berbagai reaksi publik, sebagian memiliki harapan akan adanya terobosan baru, sebagian lagi ragu terhadap efektivitas kebijakan mendatang.
Skala persoalan yang dihadapi bukan hanya berdampak pada stabilitas politik dalam negeri, tetapi juga pada kepercayaan investor dan citra Indonesia di mata dunia Internasional. Hal ini menjadikan reshuffle sebagai keputusan yang memiliki konsekuensi luas, baik secara ekonomi, sosial, maupun politik.
Dalam konteks ekonomi, pergantian Menteri Keuangan menjadi esensial karena posisinya menentukan arah kebijakan fiskal dan stabilitas makroekonomi negara. Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan baru, mesti kompeten dalam menjawab tantangan krusial seperti stagnannya pertumbuhan ekonomi, pengelolaan utang, dan pemerataan kesejahteraan.
Saat ini, IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) langsung turun sekitar 1,3 persen setelah pengangkatan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan, mencerminkan kekhawatiran pasar terhadap kemungkinan melemahnya disiplin fiskal yang selama ini dijaga Sri Mulyani.
Di sisi lain, kebijakan fiskal yang diambil kedepannya akan sangat menentukan daya saing Indonesia di kancah global sekaligus keberlanjutan pembangunan nasional. Fitch Ratings bahkan telah menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk 2025 menjadi 4,9 persen, dengan alasan tekanan global seperti ketegangan perdagangan dan perlambatan konsumsi domestik.
Oleh karena itu, reshuffle kabinet ini bukan sekadar persoalan politik, tetapi juga menjadi momentum penting dalam menata kembali fondasi ekonomi Indonesia agar lebih adaptif, inklusif, dan berorientasi jangka panjang.
