jpnn.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon, Maluku, bakal mengawal pelaksanaan instruksi pembatasan penggunaan telepon seluler atau handphone (HP) bagi pelajar di sekolah.
Pelarangan ponsel bagi pelajar itu merupakan tindak lanjut surat edaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang ditindaklanjuti Pemerintah Kota Ambon.
"Kami tentu mendukung kebijakan tersebut karena dinilai penting untuk menjaga karakter dan fokus belajar siswa, karena ini bagian dari mencegah berbagai macam pengaruh media sosial yang dapat merusak anak-anak," kata Ketua Komisi II DPRD Ambon Bodywane Mailuhu, di Ambon, Selasa (13/1/2026).
Dia menilai selama ini siswa terlalu dimudahkan dengan akses informasi melalui internet, sehingga terbiasa mencari jawaban tugas sekolah lewat ponsel tanpa proses berpikir.
Pembatasan HP dinilai dapat mengembalikan fungsi belajar di kelas dan meningkatkan kemampuan berpikir mandiri.
DPRD menegaskan tugas pihak sekolah dan guru adalah memastikan instruksi pembatasan benar-benar dijalankan sesuai tujuan.
Di sisi lain, orang tua juga diminta berperan aktif dengan mengawasi aktivitas anak di rumah serta memastikan ponsel tidak dibawa ke sekolah.
"Paling tidak HP disimpan di rumah agar tetap terawasi. Di sekolah guru tidak bisa mengawasi seluruh siswa sekaligus karena keterbatasan," ujarnya.
