jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani meminta pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan (Kemenbud), mengundang legislatif ketika berencana membuat uji publik proyek penulisan ulang sejarah pada 20 Juli mendatang.
"Kami minta Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) mengundang juga teman-teman Komisi X untuk bersama-sama memberikan masukan," kata Lalu saat ditemui di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (12/7).
Legislator Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyebutkan uji publik menjadi momen mendengar masukan, sehingga wajar Komisi X diundang dalam kegiatan tersebut.
"Uji publik itu kan memberikan masukan. Mengkritik, memberikan masukan, berpendapat, ya, di situ," lanjut Lalu.
Dia mengatakan Komisi X akan memastikan penulisan ulang sejarah tidak terfokus ke kelompok tertentu.
"Kami cek mana sejarah-sejarah yang belum masuk. Jangan hanya jawasentris, luar Jawa juga dicek," ujarnya.
Belakangan, pimpinan DPR mengusulkan dibentuk tim supervisi untuk mengawasi proyek penulisan ulang sejarah.
Lalu menyebut Komisi X menyambut positif usulan dari pimpinan DPR dan akan menunggu tindak lanjut penugasan terkait gagasan itu.
