jpnn.com, JAKARTA - PT Pupuk Indonesia (Persero) memastikan perubahan tata kelola tidak mengganggu penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani terdaftar.
SVP Strategi Penjualan dan Pelayanan Pelanggan Pupuk Indonesia Deni Dwiguna Sulaeman menyatakan perusahaan juga menjaga ketersediaan pupuk bersubsidi nasional dengan menyiapkan stok sebanyak 2 juta ton.
Hal itu diungkapkan Deni saat webinar "Kupas Tuntas Permentan Tata Kelola Pupuk Bersubsidi" yang diselenggarakan Tabloid Sinar Tani, Rabu (11/6).
Dia mengungkapkan beberapa perubahan tata kelola pupuk bersubsidi terjadi setelah Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 15 Tahun 2025.
"Kami pastikan perubahan ini tidak akan mengganggu kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi hingga petani," ungkap Deni.
Stok tersebut rinciannya pupuk Urea sebanyak 1,2 juta ton, dan NPK 800 ribu ton. Stok ini di atas ketentuan stok minimum yang diatur oleh Pemerintah, yaitu 316 persen untuk Urea dan 292 persen untuk NPK dari stok yang disyaratkan.
Pupuk ini sudah tersedia di gudang pelaku usaha distribusi dan gudang-gudang pengecer.
Pupuk Indonesia merupakan operator dari seluruh regulasi yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan dalam hal ini pemerintah.
