jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Gerakan Rakyat menilai proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh merupakan kebijakan yang diambil tanpa perhitungan matang dan kini terbukti menjadi beban ekonomi jangka panjang bagi negara.
Anggota Dewan Pakar Gerakan Rakyat, Nandang Sutisna, meminta mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk bertanggung jawab kepada rakyat Indonesia serta kepada Presiden Prabowo Subianto atas warisan proyek yang dinilai menambah tekanan fiskal di tengah upaya pemulihan ekonomi nasional.
“Tidak ada istilah APBN atau non-APBN, karena semua muaranya sama — uang rakyat juga,” kata Nandang Sutisna, Dewan Pakar Gerakan Rakyat.
Biaya Capai Rp120 Triliun, Beban Bisa Tembus Rp130 Triliun
Menurut Nandang, total biaya proyek Whoosh mencapai sekitar USD 7,27 miliar atau setara Rp120 triliun, termasuk pembengkakan biaya (cost overrun).
Ia memperkirakan, beban keuangan jangka panjang proyek tersebut bisa menembus Rp130 triliun setelah memperhitungkan bunga pinjaman dan restrukturisasi utang kepada Tiongkok.
Gerakan Rakyat menyoroti bahwa skema pembayaran utang bahkan dapat berlangsung hingga 60 tahun ke depan, sehingga kewajiban finansial proyek ini akan terus menempel pada APBN meski usia infrastruktur sudah melampaui masa pakainya.
“Kita akan tetap membayar cicilan ketika rel dan armadanya sudah aus dimakan usia. Ini ironi yang menunjukkan lemahnya perencanaan kebijakan publik di masa lalu,” ujarnya.
Dorong KPK Selidiki Dugaan Pembengkakan Biaya
Gerakan Rakyat juga mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menindaklanjuti informasi yang pernah disampaikan Mahfud MD terkait dugaan kemahalan harga proyek Whoosh hingga tiga kali lipat dari nilai semestinya.
.jpeg)
