jpnn.com - GORONTALO - Ketua Komisi III DPRD Gorontalo Utara Dheninda Chaerunnisa mengimbau para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK paruh waktu yang sementara menanti pengurusan administrasi agar tidak tergiur dengan rayuan maut oknum calo.
"Kami imbau agar tidak ada PPPK paruh waktu yang tergiur dengan rayuan maut oknum calo dengan maksud membantu pengurusan administrasi. Jangan sampai ada yang tertipu dengan oknum calo. Percayakan proses ini kepada pemerintah," kata Dheninda di Gorontalo, Selasa (7/10).
Menurut dia, proses perekrutan PPPK dilakukan secara transparan dan sesuai mekanisme resmi pemerintah. Oleh karena itu, lanjut dia, tidak ada alasan bagi peserta untuk percaya kepada pihak-pihak yang mengatasnamakan instansi tertentu dengan iming-iming kelulusan maupun kelancaran proses administrasi.
"Kami tegas mengimbau agar tidak ada satu pun PPPK yang memberikan uang kepada calo. Semua proses sudah ada aturannya dan tidak perlu ada biaya tambahan di luar ketentuan," ungkapnya.
Dia memastikan lembaga tersebut akan terus memantau dan mengawasi proses rekrutmen, administrasi dan penempatan PPPK agar berjalan sesuai mekanisme, termasuk mencegah praktik-praktik pungutan liar hingga penyalahgunaan wewenang.
Menurut Dheninda, imbauan itu juga sebagai bentuk peringatan bagi seluruh seluruh PPPK paruh waktu sebagai aparatur sipil negara (ASN), agar tetap menjaga integritas dan mematuhi prosedur resmi yang telah ditetapkan pemerintah.
Anggota Komisi II DPRD Gorontalo Utara Fitri Yusup Husain menyatakan DPRD mengawal langsung proses administrasi bagi PPPK paruh waktu, termasuk memperjuangkan penerbitan nomor induk pegawai (NIP) mereka.
"Komisi gabungan DPRD bahkan ikut bertandang ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional XI di Kota Manado, untuk memperjuangkan nasib para PPPK paruh waktu. Perjuangan ini seutuhnya untuk kepentingan rakyat," kata Fitri.
