jpnn.com - Gubernur Maluku Utara (Malut) Sherly Tjoanda Laos dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf ikut dalam daftar kepala daerah yang menemui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Mereka memprotes kebijakan pemotongan dana transfer ke daerah (TKD).
Keduanya pun berharap pertemuan dengan Menkeu Purbaya menghasilkan solusi terkait pemotongan TKD agar pembangunan infrastruktur di daerah tetap berjalan optimal.
Gubernur Sumbar Mahyeldi (kanan) menatap tajam Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa (kiri) saat pertemuan di Jakarta, Selasa (7/10/2025). Antara/HO-Humas Pemprov Sumbar.
"Kami semua tadi masing-masing dari gubernur sudah menyuarakan pendapat kepada Pak Menteri Keuangan untuk dipertimbangkan, karena kami dengan perencanaan dana transfer pusat ke daerah yang ada saat ini, hanya cukup untuk belanja rutin," kata Sherly ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Sherly Tjoanda bersama sejumlah gubernur lainnya menyampaikan aspirasi pemerintah daerah kepada Menteri Keuangan terkait pemotongan TKD dan Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2026.
Dua mengungkap total dana transfer pusat ke Provinsi Maluku Utara (Malut) pada 2025 mencapai Rp 10 triliun, namun tahun berikutnya menurun menjadi Rp 6,7 triliun atau berkurang sekitar Rp 3,5 triliun.
Dari jumlah itu, kata Sherly, pemotongan terbesar terjadi pada pos Dana Bagi Hasil yang mencapai 60 persen, sehingga berdampak signifikan terhadap kemampuan daerah membiayai pembangunan prioritas.
Menurut dia, para gubernur dari berbagai provinsi telah menyampaikan pendapat langsung kepada Menkeu Purbaya agar kebijakan tersebut dapat dipertimbangkan ulang demi menjaga kelangsungan program pembangunan daerah.
