jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah resmi membatalkan wacana penyeragaman bungkus rokok. Hal ini sebagai upaya menjaga keseimbangan antara aspek kesehatan dan keberlanjutan industri.
Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo, menyatakan dukungannya pemerintah. Kata dia, ini adalah langkah bijak yang melindungi industri hasil tembakau (IHT) dari tekanan regulasi berlebihan.
"Industri hasil tembakau adalah salah satu tulang punggung penerimaan negara, dan bagi daerah seperti Situbondo, ini sangat krusial. Pembatalan penyeragaman kemasan adalah bentuk keberpihakan terhadap ekonomi daerah dan pekerja sektor tembakau," tegas Rio dikutip Rabu (4/6).
Lebih lanjut, Rio menekankan pemerintah pusat seharusnya memprioritaskan pemberantasan rokok ilegal, bukan membatasi produk legal.
"Penyeragaman bungkus justru bisa memperbesar ruang bagi rokok ilegal karena menyulitkan konsumen dalam mengenali produk legal," ujarnya.
Rio berharap agar kebijakan nasional ke depan lebih memperhatikan keseimbangan antara kesehatan masyarakat, penerimaan negara, dan keberlangsungan ekonomi daerah.
Adapun, Kabupaten Situbondo sendiri menerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebesar Rp 59 miliar pada 2024.
Dana ini dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur, penegakan hukum cukai, dan bantuan sosial seperti BLT bagi buruh tani dan pekerja pabrik rokok.
