jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI Komisi VII Fraksi PDI Perjuangan, Novita Hardini, mengatakan Panitia Kerja (Panja) Daya Saing Industri harus mampu menghasilkan terobosan kebijakan nyata yang berpihak pada pelaku industri dan ekonomi rakyat. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pejabat eselon I Kementerian Perindustrian RI dan Plt. Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) di Gedung DPR RI, Selasa (16/9).
Novita menekankan bahwa fungsi Panja adalah sebagai alat evaluasi yang tajam terhadap kebijakan yang selama ini dianggap tumpang tindih dan tidak mendukung iklim industri.
"Kita tidak bisa menutup mata bahwa industri besar wajib memberi dampak nyata bagi ekosistem akar rumput termasuk UMKM," tegas Novita Hardini.
Legislator dari Dapil VII Jawa Timur itu juga menyoroti potensi besar sektor kopi Indonesia yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk pasar global. Ia mencontohkan hubungan bilateral Indonesia-Australia yang masih lebih banyak mengimpor kopi dari Afrika dan Amerika.
"Panja Daya Saing Industri harus mampu menjawab kebutuhan pasar global sekaligus memastikan petani kopi lokal menjadi bagian dari rantai nilai ekspor," jelasnya.
Lebih lanjut, Novita mengkritisi masalah regulasi dan perizinan yang kerap berubah serta tidak sinkron antar kementerian dan lembaga. Menurutnya, kondisi ini menjadi hambatan serius bagi pengembangan industri nasional.
"Regulasi yang tidak konsisten membuat pelaku industri sulit bergerak. Perizinan yang tidak selaras antar kementerian serta lembaga harus segera diselaraskan agar industri kita punya kepastian dan daya saing," ujarnya.
Ia berharap agar Panja Daya Saing Industri dapat melahirkan kebijakan yang adil bagi seluruh pelaku industri, khususnya UMKM dan petani.
