jpnn.com - JAKARTA – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun merespons pernyataan Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 Jusuf Kalla (JK) yang mendorong pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Misbakhun mengatakan bahwa narasi yang dibangun harus didasarkan pada data terkini mengenai kondisi fiskal dan anggaran pendapatan belanja negara (APBN).
Misbakhun yang juga ketua umum Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depinas SOKSI) itu mengatakan tidak seharusnya kenaikan harga minyak di pasar dunia dipakai untuk memanaskan situasi masyarakat di Indonesia dengan isu memaksakan kenaikan harga BBM.
Misbakhun menegaskan dirinya berpegang pada arahan Presiden Prabowo yang memilih mempertahankan harga BBM bersubsidi.
“Arahan Presiden Prabowo untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi didukung oleh perhitungan yang cermat dan hati-hati dengan memperhatikan ruang fiskal yang ada," kata Misbakhun dalam keterangannya, Kamis (9/4).
Lebih lanjut Misbakhun merujuk pada kalkulasi Kementerian Keuangan yang dipaparkan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa.
Legislator Golkar dari Dapil II Jawa Timur itu mengatakan bahwa pemerintah telah memastikan harga BBM subsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir 2026.
Menurut Misbakhun, kepastian soal harga BBM bersubsidi itu tetap berlaku meskipun harga minyak dunia diasumsikan mencapai USD 100 per barel.
