jpnn.com, JAKARTA - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menegaskan komitmen pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berpihak kepada masyarakat dan alam.
Salah satunya dilakukan dengan hutan adat untuk masyarakat hukum adat.
"Salah satu perwujudan Asta Cita Presiden Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berpihak kepada masyarakat dan alam, dengan fokus kepada peningkatan ekonomi rakyat dan penciptaan lapangan kerja sekaligus untuk penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, hutan, dan budaya diantaranya melalui Perhutanan Sosial," ujar Menhut Raja Antoni dalam sambutanya di acara Closing Ceremony Proyek TERRA-CF, Senin (29/9).
Salah satu skema Perhutanan Sosial adalah Hutan Adat yang merupakan bentuk pengakuan atas kearifan lokal dan pengetahuan tradisional yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat secara turun-temurun.
Selama periode 2016-2025, hutan adat yang telah ditetapkan seluas 334.092 hektare melalui 161 Surat Keputusan yang tersebar di 19 provinsi dan 42 kabupaten.
Pada tahun ini, Raja Antoni menargerkan penetapan hutan adat sebanyak 70 ribu hektare. Guna mempercepat penetapan hutan adat tersebut, Raja Antoni diketahui telah membentuk Satgas Hutan Adat pada Maret 2025.
“Saya memiliki komitmen untuk mempercepat proses penetapan hukum hutan adat dari bulan Maret saya sudah bentuk satgas. Meminta agar dari sekian banyak konflik teritorial yang sulit dipecahkan dijadikan claster yang memang bisa cepat diselesaikan dan membangkitkan optimisme kita bersama. Kita akan hadapi bersama masalah di bawah. Mulai dari yang mudah sambil diperbaiki regulasinya,” ujar Menhut Raja Antoni
“Mungkin tahun ini bisa 70 ribu hektare ditetapkan, saya berharap tentu ini adalah kemenangan kecil untuk menceritakan pada dunia sekaligus memperkuat komitmen kita,” sambungnya.
