jpnn.com, JAKARTA - Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meminta seluruh pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) meningkatkan kesiapsiagaan dan berpartisipasi aktif dalam pencegahan serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) menyatakan bahwa PBPH yang menjadi anggotanya terus memperkuat dukungan terhadap arahan pemerintah, antara lain melalui penerapan standar operasional prosedur (SOP) kesiapsiagaan dan pengendalian karhutla di areal kerja masing-masing.
Peningkatan kesiapsiagaan diperlukan untuk melindungi areal kerja PBPH, kawasan hutan, masyarakat, dan kualitas udara dari dampak karhutla. Kementerian Kehutanan juga memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, TNI, Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.
“Hasil evaluasi sepanjang Agustus menunjukkan tren penanganan yang membaik di sejumlah wilayah,” kata Raja Juli Antoni dalam keterangan persnya di Jakarta.
Meski menunjukkan perkembangan positif, Menteri Kehutanan mengingatkan seluruh pihak agar tidak berpuas diri. September menjadi periode krusial sehingga kewaspadaan, kesiapan personel dan peralatan, deteksi dini, serta koordinasi pemadaman harus terus diperkuat.
Raja Juli mengimbau seluruh pemegang PBPH berpartisipasi aktif dalam pengendalian karhutla sebagai bagian dari komitmen hukum dan kewajiban yang melekat pada setiap pemegang izin. Seluruh areal kerja PBPH diharapkan tetap terjaga dan bebas dari kebakaran selama periode rawan.
Menurut Menteri Kehutanan, Kementerian Kehutanan telah memiliki sistem pemantauan digital berbasis data yang lebih presisi. Sistem tersebut mempermudah pemetaan lokasi yang membutuhkan penanganan cepat sekaligus mendukung evaluasi kinerja para pengelola PBPH.
Pengelola yang menunjukkan kinerja baik dalam menjaga areal kerjanya akan memperoleh penghargaan. Sebaliknya, evaluasi secara objektif tetap dilakukan terhadap PBPH yang belum memenuhi standar kesiapsiagaan dan kepatuhan dalam pengendalian karhutla.
