jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Mulyadi, meminta Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi kebijakan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait penyegelan sejumlah tempat wisata di Kawasan Puncak, Kabupaten Bogor. Permintaan ini disampaikan saat reses di The Rizen Premier Hotel, Puncak, dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat Daerah Pemilihan V Bogor Selatan, Kamis (9/10).
Mulyadi menilai kebijakan penyegelan yang dilakukan KLHK tidak melalui kajian matang dan menimbulkan efek domino yang luas, terutama terhadap ekonomi ribuan warga yang menggantungkan hidup pada sektor pariwisata. "Pada saat ada kebijakan menyegel, secara tanda petik membabi buta dan terindikasi tanpa kajian, beliau harusnya melihat efek domino terhadap kebijakan tersebut," tegasnya.
Ia menjelaskan lebih lanjut bahwa kebijakan ini telah menyebabkan ribuan pekerja kehilangan mata pencaharian. Dampaknya juga merambat ke pelaku usaha kecil dan pendapatan daerah.
"Banyak warga yang kehilangan ribuan kesempatan kerja, bahkan dihentikan kegiatan usahanya. Kemudian ada multiplier effect — UMKM, PHRI juga komplain karena omzetnya menurun. Belum lagi yang penting, PAD dari sektor pajak daerah, mungkin juga ada penerimaan negara bukan pajak di wilayah Bogor Selatan yang terhenti atau melambat," terang Mulyadi.
Mulyadi berharap Presiden memberikan perhatian kepada masyarakat terdampak di sekitar Puncak.
"Saya berharap Pak Presiden mengevaluasi kebijakan Menteri Lingkungan Hidup sehingga masyarakat yang hidup, notabenenya tidak jauh dari kediaman pribadi Pak Presiden, bisa mendapatkan atensi. Ini tidak bisa dibiarkan" pungkasnya. (tan/jpnn)
