jpnn.com, SUKOHARJO - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) KPK membidik suami Bupati Sukoharjo untuk dimintai keterangan menyusul temuan indikasi pemerasan berlanjut yang telah menjadi 'tradisi' di lingkungan Pemkab Sukoharjo.
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut pemeriksaan lebih dalam akan dilakukan lantaran terdapat dugaan pemerasan yang telah terjadi merupakan perbuatan berlanjut atau 'tradisi'.
"Saat ini, kondisi kesehatan dari suami saudara ETS ini mengalami sakit. Tapi tentunya kami tetap akan meminta keterangan apabila nanti hasil dari pengecekan medis memungkinkan untuk dimintakan keterangan yang bersangkutan," tutur Asep dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu.
Kendati demikian pada prinsipnya, dia menegaskan siapa pun yang terlibat dalam peristiwa tindak pidana korupsi tentu akan diminta keterangannya guna melengkapi cerita terkait dengan bagaimana proses pidana yang telah terjadi.
Asep mengatakan peristiwa tersebut menjadi ironi karena menunjukkan praktik pemerasan
berlangsung lintas periode kepemimpinan kepala daerah.
Sebab, dia melanjutkan, para kepala daerah tersebut mengabaikan amanah jabatan dan tidak menjadikan integritas sebagai fondasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Iya menekankan bahwa modus korupsi yang berulang itu harus diputus mata rantainya dan menjadi pembelajaran bagi daerah lainnya karena modus seperti itu juga rentan terjadi di daerah lainnya.
"Terlebih, selama periode 2025 sampai dengan pertengahan 2026 ini, KPK telah melakukan penindakan terhadap 15 kepala daerah di Indonesia," ucap dia.
