jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah akademisi, peneliti, dan pakar hukum menyoroti perkembangan penanganan perkara dugaan korupsi batu bara untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.
Mereka menilai rangkaian pengunduran diri, penetapan tersangka, hingga pelimpahan berkas perkara yang berlangsung dalam waktu singkat harus diikuti dengan pengungkapan perkara secara menyeluruh dan transparan.
Peneliti Kebijakan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Gian Kasogi menilai perkembangan perkara berlangsung sangat cepat sehingga memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat.
Dia mengatakan publik menyaksikan adanya konferensi pers klarifikasi, kemudian muncul surat pengunduran diri, disusul penetapan tersangka, hingga pelimpahan berkas perkara dalam rentang waktu yang relatif singkat.
"Yang menjadi pertanyaan adalah sejauh mana konstruksi perkara, apa bentuk dugaan tindak pidananya, bagaimana dugaan tindak pidana pencucian uang tersebut terjadi, bagaimana penelusuran aset dilakukan, serta siapa saja pihak yang diduga terlibat," ujar Gian dalam diskusi publik di Jakarta Pusat, Sabtu (11/7/2026).
Menurut Gian, transparansi menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses hukum yang sedang berjalan.
"Kejaksaan Agung maupun aparat penegak hukum harus membuka perkembangan penanganan perkara secara proporsional kepada publik. Apabila terdapat pihak lain, baik pejabat negara, pelaku usaha maupun aktor lain yang diduga terlibat berdasarkan alat bukti yang sah, maka seluruhnya harus diproses sesuai ketentuan hukum tanpa pandang bulu," ujarnya.
Dia menambahkan perkara korupsi pada sektor komoditas strategis seperti batu bara umumnya melibatkan jejaring yang kompleks sehingga penyidik perlu menelusuri seluruh aliran dana, hubungan antar pelaku, serta dugaan keterlibatan pihak lain secara menyeluruh.
