jpnn.com, JAKARTA - Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) Tulus Abadi menyoroti keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tidak akan menaikkan cukai rokok pada 2026 mendatang.
Menurut Tulus, dari perspektif kesehatan publik, bahkan dari sisi sosial dan ekonomi, kebijakan tersebut merupakan langkah mundur, dan menjadi kebijakan kontra produktif.
Tulus mengatakan, cukai itu instrumen kebijakan untuk melindungi masyarakat, atas dampak negatif barang yang dikenai cukai. Maka seharusnya Menkeu Purbaya tidak melakukan diskusi dengan industri rokok dalam mengambil atau memutuskan kebijakan cukai rokok.
"Ini sama saja ingin memberantas korupsi tapi berdiskusi dengan koruptor lebih dahulu. Fenomena ini menjadikan posisi Indonesia sebagai negara paling tinggi di dunia untuk fenomena tobacco industry interference indeks, yakni dengan skor 84,5," kata Tulus, Selasa (30/9).
Menurut Tulus, kebijakan meniadakan kenaikan cukai rokok juga menjadi bukti empirik bahwa Purbaya jauh lebih berpihak pada kepentingan industri rokok, ketimbang kepentingan masyarakat luas.
"Maka, kebijakan ini sejatinya bertentangan dengan mandat dan filosofi UU tentang Cukai, bahwa cukai rokok harus naik setiap tahunnya, hingga mencapai level 57 persen, sebagaimana mandat UU ttg Cukai tersebut," ujarnya.
Tulus mengungkapkan, peniadaan kenakan cukai rokok pada 2026 jelas akan mendorong percepatan prevalensi konsumsi rokok di Indonesia, yang saat ini sudah mencapai 32 persen.
"Bahkan untuk anak anak prevalensinya mencapai 7,1 persen, jelas ini menjadi lonceng yang sangat membahayakan anak anak sebagai modal untuk mencapai generasi emas," tegasnya.
