jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini sedang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan mesin electronic data capture (EDC) di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Selain penindakan, KPK juga mendorong penguatan sistem pencegahan korupsi, khususnya di sektor pengadaan barang dan jasa yang rentan penyalahgunaan.
"BRI menjadi salah satu BUMN yang diukur dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024. Ini merupakan komitmen awal yang positif untuk perbaikan berkelanjutan, terutama di bidang pengadaan dan pelayanan," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Jumat (11/7).
Hasil SPI 2024 menunjukkan skor BRI berada pada kategori "waspada" dengan nilai 73,95. Dari 19 unit kerja yang disampling, ditemukan skor rendah pada dimensi pengelolaan pengadaan barang dan jasa (PBJ) sebesar 71,95, serta manajemen SDM sebesar 78,65.
"KPK mendorong temuan dan rekomendasi dalam survei ini menjadi dasar tindak lanjut untuk perbaikan upaya pencegahan korupsi di BRI ke depannya," ujar Budi.
KPK juga memberikan pendampingan kepada pelaku usaha dalam menerapkan prinsip bisnis berintegritas. Melalui Direktorat Antikorupsi Badan Usaha (AKBU), KPK menyediakan Panduan Cegah Korupsi (PANCEK) sebagai rujukan praktis untuk evaluasi sistem pengadaan.
"Pemberantasan korupsi tidak hanya melalui penindakan, tetapi juga pendekatan pencegahan, mulai dari pembenahan sistem, komitmen pimpinan, hingga pelibatan seluruh pihak dalam menciptakan lingkungan kerja yang bersih," tegas Budi.
KPK berharap penanganan perkara ini menjadi momentum untuk memperkuat upaya pencegahan korupsi secara berkelanjutan di BRI dan BUMN lainnya. (tan/jpnn)
