jpnn.com, SURABAYA - PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), sebagai salah satu anak usaha Indonesia Financial Group di bawah pengelolaan Badan Pengelola Investasi Danantara, merupakan badan usaha milik negeri (BUMN) yang bergerak dalam bisnis penjaminan, menggelar sosialisasi tentang Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa pada Lingkungan Provinsi Jawa Timur di Dyandra Convention Center, Surabaya, Kamis (9/10).
Acara tersebut turut dihadiri Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa beserta seluruh jajaran pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Timur serta Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Dr. Kuntadi beserta seluruh jajaran Kejaksaan Negeri di wilayah Jawa Timur.
Jamkrindo menegaskan perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung pelaksanaan Perpres 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mewajibkan adanya jaminan dalam proses pengadaan barang dan jasa.
Tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengendalian risiko dalam proyek pemerintah, penjaminan memberikan manfaat besar bagi pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Terlebih, selama ini banyak UMKM kesulitan mengikuti tender karena keterbatasan likuiditas dan kewajiban menyediakan jaminan dalam bentuk uang tunai atau agunan.
Melalui produk penjaminan seperti surety bond, Jamkrindo hadir memberikan solusi agar pelaku usaha dapat tetap memenuhi kewajiban tersebut tanpa mengganggu modal kerja.
Penjaminan tidak hanya memberikan perlindungan kepada pemerintah sebagai pengguna, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi, terutama bagi pelaku UMKM yang kini dapat lebih mudah berpartisipasi dalam proyek strategis pemerintah.
Plt Direktur Utama Jamkrindo Abdul Bari mengungkapkan dengan diberlakukannya ketentuan tersebut, kehadiran lembaga penjamin seperti Jamkrindo dan Jamkrida Jatim menjadi sangat penting dalam memastikan pelaksanaan pengadaan yang transparan, akuntabel, dan terukur.
