jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Anggota DPRD Kota Bandung dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Indri Rindani turut berkomentar soal polemik penggunaan APBN untuk pembangunan kembali fasilitas Pondok Pesantren Al-Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur.
Menurutnya, pemerintah memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk hadir dalam mendukung lembaga pendidikan berbasis pesantren.
Pernyataan ini disampaikan Indri menanggapi kritik anggota DPR RI Atalia Praratya terkait penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membangun kembali Pondok Pesantren Al-Khoziny.
Menurut Indri, tidak ada pelanggaran dalam pembangunan pesantren tersebut, karena pesantren merupakan bagian penting dari perjalanan bangsa yang perlu mendapat dukungan negara.
“Pemerintah harus hadir. Tidak ada pelanggaran apa pun dalam pembangunan Pondok Pesantren Al-Khoziny yang menggunakan dana APBN. Pesantren ini sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka,” ujar Indri Rindani dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Kamis (16/10/2025).
Indri menuturkan, keterlibatan negara dalam mendukung keberlangsungan pesantren semestinya diapresiasi, bukan dipersoalkan.
“Jika saat ini masih ada pesantren yang belum mendapatkan dukungan atau fasilitas dari negara, maka itu justru menunjukkan kurangnya perhatian pemerintah terhadap lembaga pendidikan yang telah menjadi fondasi bangsa,” tegas Indri.
Lebih lanjut, kata Indri, Ketua Umum PKB yang juga Wakil Ketua Komisi V DPR RI, telah dipanggil Presiden untuk melakukan penelusuran terhadap pondok pesantren di Indonesia agar kejadian serupa tidak terulang.
