jpnn.com, JENEWA - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menegaskan komitmen penuh Indonesia dalam mengatasi polusi plastik pada forum internasional.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan sikap ini dalam Pertemuan Meja Bundar Tingkat Menteri Intergovernmental Negotiating Committee (INC) di Jenewa, Swiss, yang membahas strategi global mengakhiri polusi plastik serta tantangan teknis, sosial, dan ekonomi yang dihadapi berbagai negara.
Dalam kesempatan itu, Menteri Hanif menyampaikan apresiasi atas keramahan Pemerintah Swiss serta kepemimpinan Direktur Eksekutif UNEP, Ketua INC, dan Sekretariat dalam memajukan misi bersama mengakhiri polusi plastik.
"Merupakan suatu kehormatan untuk bergabung dalam diskusi panel ini. Indonesia prihatin bahwa hingga saat ini belum ada kemajuan signifikan untuk mencapai perjanjian plastik global. Polusi plastik adalah ancaman serius bagi lingkungan dan kesehatan manusia, yang membutuhkan tindakan segera, kolektif, dan komprehensif," ungkap Menteri Hanif.
Menteri Hanif menekankan pentingnya proses negosiasi yang inklusif dan adil, tanpa paksaan, mengingat setiap negara memiliki kondisi dan tantangan berbeda.
Menurutnya, negara berkembang membutuhkan dukungan teknologi, investasi, dan pembiayaan dari negara maju untuk mewujudkan aksi ambisius mengatasi polusi plastik.
"Indonesia mendukung peningkatan keterlibatan bilateral untuk mempercepat tercapainya perjanjian multilateral, dengan prinsip no one left behind. Harapan kami, penyelesaian polusi plastik dapat dicapai tanpa penundaan demi menjaga lingkungan dan kesejahteraan masyarakat," tegas Menteri Hanif.
Indonesia menargetkan pengelolaan 100 persen sampah, termasuk plastik, secara tuntas pada 2029.
