jpnn.com, BRASIL - Penasehat Utama Menteri untuk Menteri Kehutanan, Edo Mahendra menyampaikan komitmen pemerintah Indonesia untuk mengoptimalkan pembiayaan iklim yang transparan, akuntabel, dan sejalan dengan target global.
“Terbitnya Peraturan Nomor 110 Tahun 2025 adalah komitmen Indonesia membangun pasar karbon berintegritas tinggi untuk menguatkan daya saing Indonesia baik dari aspek lingkungan, ekonomi, serta sosial,” kata Edo dalam paparannya pada sesi “Scaling Landscape Restoration” di COP30 Brasil dikutip Jumat (21/11).
Menurut Edo, salah satu prinsip pasar karbon berintegritas adalah membuka aliran pembiayaan untuk pertumbuhan ekonomi hijau dengan memprioritaskan transisi yang adil dan inklusif bagi masyarakat.
“Salah satu bentuk komitmennya adalah dengan ditandatanganinya nota kesepahaman antara Kementerian Kehutanan dan Integrity Council for the Voluntary Carbon Market untuk peningkatan transparansi dan kredibilitas mekanisme pasar karbon,” tuturnya.
Di sisi lain, berbagai elemen masyarakat sipil Indonesia yang turut hadir pada Konferensi Para Pihak ke-30 (COP30) di Belém, Brasil terus mendesak transparansi dan keberpihakan dalam skema pembiayaan iklim global.
Penekanan utamanya pada pentingnya alokasi dana yang berkeadilan serta memastikan komunitas adat dan para pihak yang paling rentan sekaligus garda terdepan mendapatkan akses dan manfaat ekonomi secara langsung.
“Akuntabilitas adalah pondasi dalam kerangka transisi berkeadilan selain hak asasi manusia serta kesetaraan gender dan pemberdayaan,” kata Kepala Sekretariat Just Energy Transition Partnership (JETP) Indonesia, Paul Butarbutar.
JETP Indonesia merupakan upaya pembiayaan transisi energi individu terbesar di dunia hingga saat ini. Target bersama Joint Statement JETP adalah memobilisasi total USD 20 miliar yang terbagi rata antara pembiayaan publik dan swasta.
