jpnn.com, PALEMBANG - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru menekankan pentingnya sinergi antara organisasi perangkat daerah (OPD), Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mencegah korupsi.
Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Herman Deru dalam Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi 2025 melalui MSCP KPK REA yang berlangsung di Graha Bina Praja, Selasa (23/9).
Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan berita acara pertemuan dan penyampaian piagam pengawasan/audit intern.
"APIP harus dilihat sebagai mitra strategis. Kehadiran KPK pun bukan untuk menakuti, tetapi untuk mencegah agar tidak terjadi pelanggaran," kata Gubernur Herman Deru dalam keterangannya, Rabu (24/9).
Gubernur Herman Deru menyoroti beberapa hal penting dalam entry meeting dengan Tim Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK, salah satunya percepatan pensertifikatan aset daerah.
Menurut Herman Deru, aset yang belum jelas status hukumnya bisa menjadi celah masalah di kemudian hari.
"Ini harus jadi perhatian serius. APIP bersama inspektorat wajib menertibkan aset daerah," tegasnya mengingatkan.
Selain itu, Herman deru mengingatkan OPD untuk tetap mengacu pada RPJMD dalam menyusun dan melaksanakan program.
.jpeg)
