jabar.jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - PT Geo Dipa Energi (Persero) atau Geodipa bersama kontraktor pelaksana fase Engineering, Procurement, and Construction (EPC) Patuha 2 yaitu PT IKPT dan PT Wasa Mitra Engineering, menggelar konsultasi bermakna bersama warga desa yang berada di sekitar lokasi proyek, yaitu desa Panundaan, Sugihmukti, dan Alamendah beberapa waktu yang lalu.
Kegiatan ini merupakan rangkaian acara dari Sosialisasi Pelaksanaan Proyek Engineering, Procurement, and Construction (EPC) PLTP Patuha Unit 2 bersama Forkompinda Kabupaten Bandung, Forkopimcam Ciwidey, Pasirjambu, dan Rancabali, serta perwakilan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) di Gedung Mohamad Toha, Komplek Pemerintah Kabupaten Bandung, Selasa (10/06).
Konsultasi bermakna ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan yang mengawali dimulainya fase EPC pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Patuha 2 berkapasitas 55 MW. Serta sebagai wujud keterbukaan informasi proyek yang menjadi bagian Proyek Strategis Nasional ini kepada para pemangku kepentingan terkait, terutama warga masyarakat terdampak sekitar proyek.
Selain dihadiri oleh perwakilan warga dan perwakilan perempuan dari tiga desa sekitar proyek, hadir pula pada kegiatan yang dimulai sekitar pukul 10.00 di Bumi Meloka, Panundaan, Ciwidey ini Kepala Desa dan staf Perangkat Desa Panundaan, Sugihmukti, dan Alamendah, perwakilan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, serta jajaran dari PT Geo Dipa Energi (Persero).
Membuka konsultasi bermakna ini, Danang Maulana selaku Project Manager Patuha 2 PT Geo Dipa Energi (Persero), menjelaskan bahwa fase EPC adalah kelanjutan dari kegiatan proyek drilling atau pengeboran yang telah selesai di tahun 2023.
“Sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional, proyek ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, terutama masyarakat dan daerah di mana lokasi proyek berada,” kata Danang dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Jumat (13/6/2025).
Sementara itu, mewakili Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, Devi Suryani menjelaskan, peran kejaksaan dalam konsultasi ini sejalan dengan poin ketujuh Asta Cita Presiden RI, yaitu penguatan reformasi politik, hukum, birokrasi serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.
“Di sini peran intelijen Kejaksaan Republik Indonesia adalah penegakan hukum dalam mendukung program pembangunan nasional,” tutur Devi.
