jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Forum Komunikasi Putra Putri Pensiunan PLN (FK4P) Okky Setiawan Kamarga mendesak pemerintah mengganti Dirut PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).
Selain dalam rangka penyegaran manajemen, dia berpendapat sejumlah masalah masih belum bisa terselesaikan. Okky menilai, masalah yang krusial yakni utang PLN yang cukup besar.
“Dirut sudah menjabat selama lima tahun. Perlu diganti dalam rangka penyegaran dan meningkatkan performa kinerja,” ujarnya dalam keterangan resminya di Jakarta.
Okky pun menyorot performa kinerja PLN di mana utang BUMN kelistrikan itu menunjukkan tren meningkat. Dia meyebutkan, hingga Juni 2025 total utang PLN menembus Rp 734,26 trilun, lebih tinggi dibandingkan pada 2024 di mana total utang PLN mencapai Rp 711,2 triliun. Sementara pada 2023, utang PLN sebesar Rp 655 triliun.
“Padahal PLN mendapatkan banyak privellege dari negara,” ungkap Okky.
Dia mengatakan, selain diberi hak monopoli distribusi, PLN juga menjalankan penugasan subsidi, diberikan penyertaan modal negara setiap tahun, dan diberikan kekhususan regulasi dalam pasokan melalui domestic market obligation (DMO) dan mengatur harga batu bara dan gas.
Dia menilai sejumlah masalah pemadaman yang masih terjadi seperti di provinsi Aceh pada akhir September 2025 lalu, juga pemadaman di Bekasi, Bali dan sistem kelistrikan Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) pada 2024 lalu sebagai bagian dari lemahnya manajemen krisis perusahaan listrik milik negara itu.
“Seharusnya dengan kondisi kelistrikan saat ini, sudah tak ada pemadaman listrik lagi di Indonesia,” tegasnya.
