kalsel.jpnn.com, BANJARBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) bersama DPRD setempat berkomitmen untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan, salah satunya melalui Pelatihan Integritas Sektor Eksekutif dan Legislatif oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
Gubernur Kalsel H Muhidin menilai kegiatan tersebut merupakan langkah penting dalam memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mencegah praktik korupsi di daerah.
“Acara ini perlu dimaknai sebagai komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Integritas adalah fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan berkeadilan,” ujar Muhidin dikutip dari Antara, Kamis (30/10).
Pihaknya terus memperkuat sistem pengawasan internal, meningkatkan transparansi anggaran, serta membangun tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan akuntabel melalui penerapan e-government, dan reformasi birokrasi.
“Pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan penindakan, tetapi harus dimulai dari pembinaan sistem dan penguatan nilai-nilai integritas di seluruh jenjang birokrasi,” ucapnya.
Dia berharap kegiatan ini dapat memberikan pencerahan bagi seluruh pejabat, baik di legislatif maupun eksekutif, agar lebih hati-hati dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas serta pengelolaan anggaran daerah.
“Dengan pembekalan dari KPK, para pejabat akan lebih memahami batasan dan mekanisme penggunaan anggaran, sehingga tidak terjadi lagi penyimpangan. Semoga kegiatan ini membawa perubahan nyata dalam membangun Kalsel yang bersih dan sejahtera,” ucapnya.
Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Agung Yudha Wibowo menekankan pentingnya menjaga integritas di daerah yang kaya sumber daya alam seperti Kalsel.
