jpnn.com - JAKARTA - Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI memperjuangkan aspirasi terkait masalah yang dihadapi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik yang sudah diangkat maupun sedang dalam proses pengangkatan.
Komite I DPD RI berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan KemenPANRB untuk memperjuankan aspirasi PPPK.
"Kami Komite I DPD RI terus berkoordinasi dengan MenpanRB, BKN agar semuanya benar-benar diselesaikan tahun 2025. Dari 1 juta 17 ribu formasi ASN PPPK, pengangkatannya akan diselesaikan paling lambat Oktober 2025, kalaupun setelah Oktober hanya untuk pengangkatan ASN PPPK paruh waktu, tetapi tetap di tahun 2025," kata Wakil Ketua Komite I DPD RI Muhdi dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (17/7).
Hal itu disampaikannya seusai melangsungkan pertemuan konsultasi langsung dengan Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh di Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/7).
Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Tengah itu pun mengaku masih banyak mendapati masalah di daerah sampai Juli 2025, termasuk dari daerah pemilihan Jawa Tengah yang dilaporkan kepadanya.
"Diantaranya adalah relokasi/mutasi guru ASN PPPK formasi 2021, 2022; pengangkatan ASN PPPK formasi 2024; termasuk menyangkut pengangkatan PPPK paruh waktu; dan pencantuman gelar," ucapnya.
DPD RI mendorong agar pengangkatan honorer tidak mendapatkan formasi menjadi PPPK Paruh Waktu bisa selesai Oktober 2025.
"Kami mendorong agar yang paruh waktu diupayakan selesai Oktober 2025 juga, setidak-tidaknya tidak jauh dari Oktober, paling tidak tetap di 2025. Karena kami khawatir akan muncul tuntutan-tuntutan setelah yang dapat formasi sudah semua menerima SK (surat keputusan)."
