jpnn.com - JAKARTA - Saat aksi demo honorer hari ini (13/6), massa R2 dan R3 menuntut agar tahapan pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) untuk pengusulan NIP PPPK bisa dipercepat.
Massa honorer R2 dan R3 meminta bantuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait tuntutannya tersebut.
Permintaan tersebut disampaikan langsung oleh massa aksi Aliansi Gabungan R2 dan R3 Indonesia saat bertemu Plh. Direktur Fasilitasi dan Kelembagaan Kepegawaian Daerah Kemendagri Paskalis Baylon Meza.
Juru Bicara Aliansi Gabungan R2 dan R3 Indonesia Bahri Permana mengatakan, dalam aksi jilid 3 hari kedua, pusat lokasi aksi di Kantor Kemendagri, Jakarta.
Alasannya, Kemendagri punya peran strategis dalam penataan pegawai non-ASN atau honorer. Beberapa tupoksi Kemendagri di antaranya pembinaan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah, serta pembinaan keuangan daerah.
Juga pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan umum, fasilitasi, dan evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
"Melalui aksi jilid 3, kami ingin Bapak Mendagri Tito Karnavian terketuk nuraninya untuk mendengar langsung jeritan para honorer di daerah," kata Bahri kepada JPNN.com, Jumat (13/6).
Peserta aksi yang datang aksi ke Jakarta, ujar Bahri, seluruhnya honorer daerah. Tidak ada honorer pusat.
