jpnn.com - YOGYAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI melalui Asisten Deputi Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan kegiatan Pemutakhiran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan Kecamatan Perbatasan Prioritas Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat (IPKP KPP IEK) Tahun 2026 bersama kementerian/lembaga (K/L) mitra, Rabu (3/6/2026).
Membuka kegiatan tersebut, Deputi Bidang Pengelolaan Kawasan Perbatasan BNPP RI Irjen Pol. Edfrie R. Maith menegaskan bahwa pemutakhiran IPKP KPP IEK menjadi instrumen strategis untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan fungsi pengelolaan kawasan perbatasan secara terpadu.
“Melalui kegiatan ini, BNPP RI ingin memastikan tersedianya gambaran yang lebih komprehensif dan terukur terkait kondisi pembangunan di kawasan perbatasan negara,” ujar Irjen Pol. Maith.
Kegiatan Pemutakhiran IPKP KPP IEK Tahun 2026 bersama kementerian/lembaga (K/L) mitra, Rabu (3/6/2026). Foto: Humas BNPP
Ia menambahkan, data dan hasil evaluasi yang diperoleh akan menjadi dasar penting dalam menyusun perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan efektif.
Menurutnya, pemutakhiran IPKP KPP IEK Tahun 2026 juga mencerminkan komitmen BNPP RI dalam mendorong sinergi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
Dalam kesempatan itu, Irjen Pol. Maith mengungkapkan capaian IPKP KPP IEK Tahun 2026 yang mencapai angka 0,64. Nilai tersebut telah melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dan meningkat 0,01 poin dibandingkan tahun sebelumnya.
