jpnn.com, JAKARTA - Selain organisasi kemasyarakatan (ormas), pemerintah berencana untuk memprioritaskan agar pelaku UMKM bisa mengelola tambang.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia terus berkoordinasi dengan Menteri UMKM Maman Abdurrahman untuk segera menginventarisasi UMKM yang memiliki kapabilitas dan keprofesionalan pada bidang tambang.
"Saya menawarkan kepada Pak Menteri UMKM, segera inventarisasi, mana UMKM-UMKM yang paten. Sebentar lagi peraturan pemerintah (PP) mengenai tambang sudah mau selesai," ujar Bahlil dikutip, Rabu (11/6).
Bahlil menyebut UMKM yang layak dan pfofesional bakal diberikan pelatihan untuk mengelola sebagian tambang yang ada di Indonesia.
"Nah silahkan cari UMKM yang bagus, yang layak untuk kita kasih prioritas tambang untuk di daerah-daerah," kata dia.
Bahlil menekankan kebijakan ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk mewujudkan keadilan dalam retribusi aset negara.
Namun, ia juga memberikan batasan bahwa kesempatan ini hanya diberikan kepada pelaku usaha kecil dan menengah yang sudah profesional, bukan untuk usaha mikro yang masih membutuhkan kredit untuk modal awal pengelolaan tambang.
"Kalau tambang jangan kalian kredit, enggak boleh. Kalau bagian kredit itu nanti di bagian koperasi, kita harus bedakan,” kata dia.
