jpnn.com, SURABAYA - Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Adies Kadir berkomitmen mengawal konflik lahan antara warga Surabaya dengan perusahaan minyak dan gas negara terkait klaim hak lama Eigendom Verponding. Konflik yang telah berlangsung lebih dari satu dekade ini mencakup lahan seluas 534 hektare yang tersebar di tiga kecamatan dan lima kelurahan di Kota Pahlawan.
"Saya cuma ingin setelah masuk reses diagendakan untuk audiensi, rapat dengar pendapat di Komisi II DPR RI dan mohon dikawal oleh Bapak Ketua Komisi II langsung," tegas Adies Kadir dalam forum audiensi dengan ratusan perwakilan warga di Gedung Srijaya Surabaya, Rabu (15/10).
Sekretaris RW 7 Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Dukuh Pakis, Hadi Purnomo menyampaikan keluhan warga secara langsung. "Sudah lebih dari 10 tahun ini kamj bersabar, pak. Pimpin perjuangan ini di tingkat DPR, pak. Suarakan aspirasi kami," ujarnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Adies Kadir langsung berkomunikasi dengan Ketua Komisi II DPR RI Rifqynizami Karsayudha melalui sambungan telepon. Ketua Komisi II DPR RI pun memberikan respons positif dan berjanji memberikan atensi penuh dari parlemen.
"Saya pastikan akan memfasilitasi forum dengan Menteri ATR/BPN Squdara Nusron Wahid beserta seluruh Dirjen terkait. Kami juga akan membawa masalah ini ke Pansus Penyelesaian Konflik Agraria," ujar Rifqynizami.
Politikus NasDem ini juga menegaskan komitmen DPR RI untuk membela hak-hak warga. "Kami tentu berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan ini, jangan sampai klaim yang belakangan muncul itu mengalahkan atas Hak yang sudah muncul lebih dahulu," pungkasnya.
Warga yang hadir dalam acara tersebut memiliki bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik dan Hak Guna Bangunan yang telah terbit puluhan tahun, jauh sebelum klaim Eigendom Verponding mencuat. Dengan dikawalnya kasus ini hingga ke Pansus Agraria yang melibatkan seluruh fraksi, warga berharap mendapat kejelasan dan keadilan hukum atas tanah mereka. (tan/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
