jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar, Abdul Rahman Farisi mengatakan bahwa kemandirian energi nasional harus tetap dijaga.
Hal tersebut disampaikannya untuk menanggapi kehebohan isu pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh sejumlah SPBU swasta setelah habisnya kuota impor BBM tahun ini.
Abdul Rahman menilai imbauan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia agar SPBU swasta tidak membuat kegaduhan tambahan terkait isu PHK sangat beralasan.
“Pemerintah sudah memenuhi permintaan kuota impor BBM sebesar 110 persen dari kuota impor 2024. Artinya, secara perhitungan bisnis, SPBU swasta sudah mampu memenuhi target penjualan dan profit 2025. Jadi kalau mereka membuat riuh dengan isu PHK, justru perlu dipertanyakan komitmen investasinya," ungkap Abdul Rahman Farisi dalam keterangan resmi.
Mantan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin itu berpendapat, SPBU swasta jangan hanya berburu untung tanpa niat mengabdi pada rakyat Indonesia.
"Jangan sampai hanya berburu untung di Indonesia, tetapi abai terhadap penyerapan tenaga kerja," sambungnya.
Abdul Rahman Farisi menambahkan, langkah sebagian SPBU swasta yang memanfaatkan isu PHK bisa dibaca sebagai upaya memberi tekanan kepada pemerintah dalam menentukan arah kebijakan energi nasional.
"Ini alarm bagi kita. Bila sedikit saja kita gagal mewujudkan kemandirian energi, SPBU asing akan terus menekan Indonesia demi memperluas penguasaan pasar. Bayangkan kalau mereka menguasai hingga 30 persen pasar BBM nasional, tentu mereka bisa memengaruhi kebijakan energi, termasuk potensi mendikte harga,” lanjutnya.
