jpnn.com, JAKARTA - Sekjen Golkar Sarmuji mempertanyakan efisiensi penerapan e-voting dalam pilkada langsung untuk menekan angka politik uang atau money politics dalam kontestasi politik.
"Serendah apa biayanya," kata dia menjawab pertanyaan awak media, Rabu (14/1).
Toh, kata Sarmuji, perlu ada semacam audit teknologi terhadap e-voting, agar penerapan teknologi dalam kontestasi politik tak menjadi persoalan.
Terlebih lagi, kata dia, penerapan e-rekap pada pemilu 2024 menuai reaksi tajam, sehingga penting audit terhadap e-voting.
"Jangankan e-voting yang menentukan hasil, e-rekap yang digunakan hanya sebagai pembanding saja diributkan," ungkap Sarmuji.
Dia mengatakan urusan pilkada seharusnya tak dilihat soal biaya, melainkan melihat proses demokrasi membawa kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat.
"Kami ingin pilkada menjadi instrumen agar rakyat menjadi lebih sejahtera, kohesifitas sosial terjaga, ASN bisa lebih profesional. Itu yang mesti direfleksikan," kata dia.
Sebelumnya, PDIP menolak usul pilkada melalui DPRD dan tetap menginginkan pemilihan dilaksanakan secara langsung.
