jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kebijakan transisi energi di Indonesia dinilai masih terlalu terpusat dan belum menyentuh kebutuhan masyarakat terdampak di daerah. Padahal, dampak terbesar dari proyek energi, terutama pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis batu bara, justru dirasakan langsung oleh warga di sekitar lokasi.
Isu ini mengemuka dalam diskusi bertajuk “Transisi Energi Berkeadilan: Peluang, Tantangan, dan Strategi Implementasi Multi Pihak” yang digelar di Bandung, baru-baru ini. Diskusi tersebut menghadirkan unsur masyarakat sipil, akademisi, dan perwakilan pemerintah daerah, dengan Jawa Barat sebagai fokus pembahasan.
Perwakilan RUTE Berkeadilan Jabar, Klistjart Tharissa mengungkapkan, hasil kajian bersama warga terdampak menunjukkan belum adanya kerangka transisi energi berkeadilan di tingkat provinsi.
“Hasil FGD dengan warga terdampak menunjukkan target pengurangan emisi selama ini lebih banyak dikejar di atas kertas, sementara perlindungan sosial bagi masyarakat masih terabaikan,” ujar Tharissa dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Selasa (28/4/2026).
Policy brief bertajuk “Menjadikan Jawa Barat Pelopor Transisi Energi Berkeadilan di Indonesia” juga mencatat sejumlah persoalan lain, mulai dari lemahnya koordinasi lintas sektor, minimnya pelibatan masyarakat dalam proses kebijakan, hingga belum optimalnya pemanfaatan potensi energi terbarukan dan penciptaan lapangan kerja baru.
Selain itu, Jawa Barat disebut belum memiliki peta jalan transisi energi berkeadilan yang komprehensif. Padahal, dokumen tersebut dinilai penting sebagai fondasi agar perubahan sistem energi berjalan lebih terencana dan inklusif.
Dosen Hubungan Internasional Universitas Parahyangan, Annisa Paramita Wiharani menilai transisi energi tidak bisa hanya dilihat dari aspek teknis.
“Transisi energi juga merupakan isu politik, ekonomi, dan sosial. Perlu dilihat siapa yang menentukan kebijakan, siapa yang terdampak, dan apakah mereka dilibatkan dalam prosesnya,” kata Annisa.
