jpnn.com, JAKARTA - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dinilai bukan lagi sekadar persoalan lingkungan, tetapi lebih berkembang menjadi ancaman keamanan dan memiliki dampak terhadap kepentingan geopolitik Indonesia di kawasan ASEAN.
Perspektif tersebut diangkat Tony Saputra selaku peserta didik SESPIMMEN Polri Tahun Ajaran 2026, dalam karya tulis akademiknya berjudul “Penegakan Hukum terhadap Kebakaran Hutan dan Lahan di Era Perubahan Iklim: Strategi Collaborative Policing dalam Menjaga Keamanan Lingkungan dan Kepentingan Geopolitik Indonesia di ASEAN.”
Dalam karya tulis tersebut, Tony Saputra menilai penanganan karhutla membutuhkan perubahan paradigma dari pendekatan reaktif menjadi sistem yang lebih prediktif, preventif, kolaboratif dan berbasis scientific investigation.
Menurutnya, karakter karhutla yang kompleks membuat Polri tidak dapat bekerja sendiri.
"Penanganannya membutuhkan keterlibatan berbagai unsur, mulai dari TNI, pemerintah daerah, kementerian/lembaga, BMKG, BNPB, perusahaan, masyarakat, akademisi hingga media," ujar Tony, Selasa (1/9/2026).
Tony menjelaskan karhutla memiliki karakter sebagai ancaman keamanan non-tradisional karena dampaknya tidak hanya berkaitan dengan kerusakan lingkungan.
"Kebakaran dapat mengancam keselamatan masyarakat, mengganggu aktivitas ekonomi dan transportasi, menimbulkan persoalan kesehatan, merusak ekosistem, memicu konflik sosial serta menimbulkan kerugian negara," jelas Tony.
Lebih jauh, asap yang terbawa angin juga dapat melintasi batas negara sehingga persoalan karhutla berpotensi berkembang menjadi persoalan regional.
