jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Logis 08 Anshar Ilo mengkritik keras masih adanya gelontoran tantiem bernilai fantastis di tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI.
Kritik tersebut muncul setelah Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya menegaskan komitmennya untuk memangkas jumlah komisaris serta menghapus praktik pemberian tantiem di BUMN.
Menurut Anshar, pernyataan Presiden Prabowo terkait efisiensi dan pembenahan tata kelola BUMN harus dijalankan secara konsisten oleh seluruh perusahaan pelat merah, termasuk BRI yang kini berada dalam pengawasan Badan Pengelola Investasi Danantara.
"Presiden sudah bicara tegas soal efisiensi dan penghapusan tantiem, tetapi faktanya di BRI masih ada gelontoran ratusan miliar untuk direksi dan komisaris, bandel juga nih Pimpinan BRI,” kata Anshar Ilo, Jumat (29/5/2026).
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan langkah tegas pemerintah untuk menata ulang pengelolaan BUMN demi memaksimalkan kontribusi aset negara yang nilainya mencapai lebih dari 1.000 triliun dolar AS.
Presiden bahkan menargetkan BUMN mampu menyumbang minimal 50 miliar dolar AS per tahun agar APBN tidak terus mengalami tekanan defisit.
Dalam pernyataannya, Prabowo menegaskan akan memangkas jumlah komisaris dan menghapus tantiem yang dinilai tidak masuk akal.
Namun, kondisi di BRI justru menuai sorotan. Berdasarkan laporan keuangan perusahaan tahun 2025, BRI masih mengalokasikan tantiem direksi sebesar Rp181 miliar dan tantiem dewan komisaris sebesar Rp 12,4 miliar.
