jpnn.com - MATARAM - Ketua Komisi I DPRD Nusa Tenggara Barat Moh Akri meminta Pemerintah Provinsi NTB tidak merumahkan 518 honorer sebelum ada solusi yang jelas terkait nasib mereka.
Dia meminta Pemprov NTB mengambil langkah konkret terkait nasib para honorer tersebut.
"Saya kira jangan dirumahkan. Harus ada solusi, harus ada regulasi. Kalau dirumahkan tidak mungkin," kata Akri di Mataram, NTB, Selasa (14/10).
Akri mendesak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB untuk segera mengambil langkah konkret terkait nasib 518 tenaga honorer tersebut.
Dia bahkan meminta BKD agar segera bersurat ke seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) guna mengidentifikasi nama-nama honorer tersebut secara akurat.
"Saya kira BKD bisa menyurati OPD terkait bahwa nama-nama pegawai honorer 518 itu harus diidentifikasi dengan baik," ungkap Akri.
Anggota DPRD NTB dari Daerah Pemilihan Kabupaten Lombok Tengah ini juga meminta data para honorer itu sebaiknya segera diumumkan ke publik agar tidak menimbulkan spekulasi dan keresahan.
"Saya kira bisa dikeluarkan rilisnya tenaga honorer. Kalau sekarang tidak bisa dibuka, maka segera bersurat ke OPD," kata Akri lagi.
