jpnn.com, JAKARTA - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyoroti merosotnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia ke angka 34 pada 2025.
Adapun, angka tersebut turun tiga poin dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di level 37.
Hasto mengatakan konstruksi pencegahan korupsi seharusnya dimulai dari penegakan hukum yang tertib dan konsisten serta ditopang oleh keteladanan aparat.
“Kita tahu fenomena dalam proses politik, penegak hukum sering kali dilibatkan menjadi alat-alat kekuasaan. Ini yang tidak boleh terjadi,” kata dia seperti dikutip Kamis (12/2).
Hasto melanjutkan suatu negara bisa maju dengan ditentukan oleh kualitas demokrasi, transparansi, dan penegakan hukum.
Dia mengatakan biaya apa pun, baik di bidang ekonomi sampai politik menjadi mahal ketika hukum tidak berkadilan.
"Pemilu biaya mahal, investasi biaya mahal, distribusi logistik, hingga distribusi pangan menjadi mahal. Ini yang kita tidak inginkan,” ujar Hasto.
Dia mengatakan penurunan IPK dan transparansi harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh, termasuk bagi partai politik.
.jpeg)
