jpnn.com, JAKARTA - GREAT Institute mengajak seluruh masyarakat, pelaku usaha, pekerja, organisasi, dan perusahaan di Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik atau BPS.
Sensus Ekonomi 2026 berlangsung pada 1 Mei hingga 31 Juli 2026 dan mencakup berbagai aktivitas ekonomi di luar sektor pertanian.
Pendataan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran terkini mengenai struktur ekonomi, penyerapan tenaga kerja, pola kerja masyarakat, perkembangan dunia usaha, dan dinamika pembangunan di berbagai wilayah.
Ajakan tersebut disampaikan menyusul masih adanya kekhawatiran dan penolakan terhadap petugas sensus di sejumlah daerah.
Sebagian masyarakat disebut belum memahami tujuan pendataan dan mengkhawatirkan informasi yang diberikan akan digunakan untuk kepentingan perpajakan.
Di lapangan, petugas sensus juga menghadapi berbagai kendala, mulai dari sulit menemui responden, keengganan menjawab pertanyaan, hingga penolakan sebelum tujuan pendataan dijelaskan. Padahal data yang lengkap dan akurat merupakan prasyarat utama dalam penyusunan kebijakan berbasis bukti.
“Sensus Ekonomi bukan hanya berkaitan dengan berapa banyak usaha atau perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Data ini membantu negara memahami bagaimana kegiatan ekonomi berkembang, bagaimana lapangan kerja tercipta, bagaimana pola kerja masyarakat berubah, dan wilayah mana yang membutuhkan dukungan pembangunan lebih besar,” kata Peneliti Ekonomi GREAT Institute, Trisha Devita, Jumat (17/7).
Dia mengingatkan kebijakan yang disusun tanpa dukungan data akurat berisiko hanya didasarkan pada asumsi sehingga tidak sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat.
