bali.jpnn.com, JAKARTA - Kanwil Kemenkum NTB menghadiri hari kedua Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Penerapan Kebijakan Transformasi Tata Kelola Regulasi yang Mendukung Kepastian Hukum, Efisiensi Birokrasi, serta Iklim Investasi Nasional yang Kondusif bertempat di Ruang Rapat Hotel Grand Mercure Kemayoran, Senin (17/11).
Kegiatan dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, serta Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum.
Hadir pula peserta dari berbagai kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan Majelis Rakyat Papua.
Pada sesi pertama, peserta memperoleh paparan dari sejumlah narasumber kunci.
Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik, menyoroti pentingnya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah untuk menghilangkan tumpang tindih regulasi yang menghambat investasi dan pelayanan publik.
Ia menegaskan perlunya penguatan mekanisme sinergi serta digitalisasi evaluasi regulasi guna memastikan kepastian hukum yang merata di seluruh daerah.
Paparan berikutnya disampaikan Plt. Direktur Perancangan Ditjen Peraturan Perundang-Undangan, Hendra Kurnia Putra.
Ia menekankan agenda reformasi regulasi melalui peningkatan kualitas peraturan pada tahap ex-ante dan ex-post, harmonisasi antara kebijakan pusat dan daerah, serta pemanfaatan teknologi seperti Artificial Intelligence dalam proses penyusunan regulasi.
