papua.jpnn.com, JAYAPURA - Penambahan porsi saham daerah dari 10 persen menjadi 12 persen di PT Freeport Indonesia (PTFI) bukan sekadar negosiasi bisnis biasa, melainkan sebuah taruhan besar bagi keadilan fiskal, martabat politik Orang Asli Papua (OAP), dan arah masa depan Otonomi Khusus.
Demikian disampaikan Jemi Kudiai, Pemerhati Otonomi Khusus Papua, Pemerhati Ekonomi Politik, dan Generasi Muda, dalam pernyataannya pada Senin (16/3/2026).
“Angka 12 persen ini adalah mandat historis untuk mengoreksi struktur ekonomi yang timpang dan menegaskan hak konstitusional OAP atas tanah dan sumber daya mereka. Ini bukan soal belas kasihan, ini soal hak!" tegas Kudiai.
Dia menambahkan bahwa jika dikelola serampangan, angka ini hanya akan menjadi ilusi, bukan solusi nyata bagi Tanah Papua yang selama puluhan tahun kekayaan alamnya menjadi tulang punggung ekonomi nasional namun ironi ketimpangan distribusi manfaat terus menjadi narasi pahit.
Dengan enam provinsi baru di Tanah Papua, tantangan distribusi saham 12% ini menjadi jauh lebih kompleks.
Kudiai menyerukan pendekatan hibrida yang cerdas: mengakui beban dan dampak langsung Mimika sebagai daerah penghasil, namun pada saat yang sama, memastikan manfaatnya dirasakan secara adil oleh seluruh provinsi di Tanah Papua.
“Keadilan bukan hanya tentang siapa yang paling dekat dengan tambang, tapi tentang keberpihakan pada seluruh OAP yang selama ini terpinggirkan," katanya.
Kudiai juga menyoroti tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang akan mengelola saham ini sebagai jantung persoalan.
