jpnn.com - SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan DPRD setempat menandatangani nota kesepakatan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026 pada saat rapat paripurna di Gedung Berlian DPRD Jateng, Kamis (20/11).
Dalam kesempatan itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa penurunan dana transfer ke daerah (TKD), tidak mengubah arah program prioritas Pemprov Jateng pada 2026. Seluruh agenda yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, tetap menjadi fokus utama.
“Program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat tetap diutamakan,” kata Luthfi.
Dia menegaskan fokus pembangunan tahun depan tetap mengarah pada ketahanan pangan. “Fokus tahun depan adalah swasembada pangan,” imbuhnya.
Nota Kesepakatan KUA PPAS tahun anggaran 2026, lanjutnya, menjadi dasar penyusunan Rancangan APBD 2026.
Dalam rancangan yang disetujui, berbagai indikator ekonomi Jateng mencatatkan penguatan. Pada triwulan III 2025, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,37%, naik dari tahun sebelumnya yang tercatat 4,93%.
Berdasarkan capaian itu, Pemprov Jateng memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2026 berada di kisaran 5% sampai 6%, dengan inflasi yang terjaga dengan perkiraan 1,5% hingga 3,5%.
Indikator kesejahteraan juga menunjukkan perbaikan. Persentase penduduk miskin Maret 2025 turun menjadi 9,48% dari September 2024 yang sebesar 9,58%. Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun, dari 4,78% menjadi 4,66%. Tren ini dinilai menjadi fondasi kuat, dalam prioritas pembangunan 2026.
