jpnn.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo, Jawa Timur memastikan kewajiban utama daerah, termasuk pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN) aman.
Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo Agus Pramono memastikan gaji ASN tidak terdampak pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang mencapai Rp 243 miliar.
Menurut Agus, sebagian besar pemotongan tersebut berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) senilai Rp 131 miliar, sedangkan sisanya merupakan pengurangan dari dana bagi hasil dan pos lainnya.
"Ya, tentu ini berat bagi daerah, tetapi bagaimanapun kami harus menyesuaikan dan tetap patuh terhadap kebijakan pusat," ujar Agus di Ponorogo, Senin (13/10/2025).
Dia menyebut meski TKD berkurang cukup besar, Pemkab Ponorogo memastikan kewajiban utama seperti pembayaran gaji pegawai, cicilan utang, dan belanja wajib lainnya tetap aman.
Penyesuaian anggaran akan dilakukan secara hati-hati agar stabilitas keuangan daerah tetap terjaga.
"Yang penting kebutuhan pokok daerah seperti gaji pegawai dan cicilan utang aman dulu. Setelah itu, baru kita cari solusi bersama DPRD," tuturnya.
Agus menjelaskan, total APBD Kabupaten Ponorogo tahun ini sekitar Rp 2,2 triliun.
