jpnn.com, JAKARTA - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayanto mengaku, pihaknya telah mengumpulkan Rp 11,48 triliun dari para pengemplang pajak.
Menurut Bimo capaian per 19 November tersebut sudah menunjukkan progres signifikan dalam upaya penagihan terhadap 200 wajib pajak dengan tunggakan terbesar.
"Ada kenaikan yang cukup signifikan di minggu terakhir ini, dari minggu kemarin lalu Jumat sampai hari Rabu (19/11) sebesar Rpb1,3 triliun. Jadi total Rp 11,48 triliun," ujar Bimo dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi November 2025 di Jakarta, Kamis (20/11).
Diketahui, pemerintah lewat komando Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan dapat mengantongi Rp 50-60 triliun dari 200 pengemplang pajak tersebut, dengan target tahun ini berada di angka Rp 20 triliun.
Selain mengupayakan penyelesaian penagihan tahun ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu mulai menyiapkan strategi untuk mengamankan penerimaan pajak pada 2026.
Bimo menjelaskan bahwa hingga akhir 2025, DJP akan memaksimalkan seluruh cara yang tersedia, termasuk penggalian potensi perpajakan, pertukaran datxa internal dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta finalisasi data untuk audit dan penegakan hukum.
Untuk penegakan hukum, DJP akan menggunakan pendekatan multi-doors bersama seluruh aparat penegak hukum, menggabungkan tindak pidana perpajakan, korupsi, dan pencucian uang.
Langkah-langkah yang bisa rampungkan pada 2025 akan dimaksimalkan sebelum tahun berganti.
