jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah resmi mencabut izin empat perusahaan terkait aktivitas tambang di pulau-pulau kecil di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Menanggapi hal ini, Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin, menyampaikan apresiasi atas langkah yang diambil pemerintah.
“Kami sangat mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia terkait atas pencabutan izin empat perusahaan tambang di Raja Ampat," ujar Nurul, Selasa (10/6).
Legislator Partai Golkar itu menuturkan pencabutan izin tambang tersebut telah membuktikan pemerintah hadir.
"Ini menunjukkan keberpihakan negara terhadap pelestarian lingkungan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat di kawasan yang sangat sensitif secara ekologis,” katanya.
Nurul menegaskan Partai Golkar mendukung kebijakan yang diambil Menteri ESDM Bahlil, dan berharap agar pengelolaan tambang dilakukan secara bertanggung jawab demi kemakmuran rakyat.
“Kami berharap dampak yang ditimbulkan dari tambang tersebut dapat dikendalikan dan dikelola dengan baik, sehingga hasil tambang nikel di Pulau Gag benar-benar memberi manfaat sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” katanya.
Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini DPP Partai Golkar juga menekankan pentingnya rehabilitasi dan reboisasi sebagai bagian dari tanggung jawab lingkungan.
