jpnn.com - JAKARTA - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menanggapi polemik anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dianggap memakai alokasi dana pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Menurut Misbakhun, ada strategi alokasi anggaran yang menjadi kewenangan penuh pemerintah.
Politikus Golkar yang duduk di Komisi Keuangan DPR itu menyatakan masyarakat luas perlu memahami bahwa pada tahun ini jumlah penerima manfaat MBG ditargetkan mencapai hampir 83 juta jiwa yang sebagian besar terdiri atas anak-anak dan siswa sekolah di seluruh Indonesia.
Oleh karena itu, pada program MBG terjadi cross-cutting policy dari sisi kebijakan anggaran.
“Dengan demikian digunakan strategi membagi fungsi anggaran sesuai penerima manfaatnya dalam rangka memperkuat fungsi anggaran. Kebijakan ini kaitannya dengan follow the program, yaitu anggaran mengikuti fungsi dan peran programnya karena fungsinya memperkuat gizi anak-anak Indonesia yang sebagian besar mereka dalam range umur siswa sekolah,” ujar Misbakhun melalui keterangan persnya, Kamis (26/2).
Dia mengatakan bahwa pola itu sepenuhnya merupakan strategi kebijakan alokasi anggaran. Menurut dia, ketika pemerintah menerapkan kebijakan memperbesar jumlah dan memperkuat penerima manfaat MBG, maka terjadi cutting budget policy dalam strategi dan kebijakan alokasinya.
“Sebagai strategi alokasi, maka pilihan tersebut diambil dan dilakukan. Ini murni wilayah strategi alokasi anggaran yang menjadi kewenangan penuh pemerintah sebagai pemilik mandat mengoperasionalkan APBN,” imbuh Misbakhun.
Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan itu menegaskan seharusnya strategi anggaran pemerintah tersebut justru diapresiasi. Alasannya, kebijakan itu merupakan strategi yang cerdas.
“Sebagai pilihan kebijakan anggaran, strategi itu layak diberi apresiasi. Jadi, jangan malah dipermasalahkan bahkan dipolitisasi sebagai misalokasi anggaran,” tuturnya.
.jpeg)
